"Atau gaji di bawah nilai itu (Rp3 juta, red) tetapi ada biaya tambahan seperti honor per kegiatan," kata Hadijah.
Lebih besarnya alokasi anggaran untuk gaji tenaga kontrak dibanding TPP ASN, kata Hadijah, tak lepas dari jumlah tenaga kontrak mencapai 8.700 orang.
Jangan Asal Naik
Ketua Komisi B DPRD Makassar, William Laurin menilai, Pemkot Makassar tidak boleh serta merta menaikkan gaji para honorer. Mesti ada kajian bersama dengan DPRD.
Dia mengakui, pemkot adalah pengguna anggaran sepenuhnya, tetapi mesti ada sharing dengan DPRD. "Itulah dari awal kami meminta ke pemkot, desain keuangannya seperti apa. Itu alasannya menaikkan (gaji honorer) apa tujuannya," katanya.
Politikus PDIP itu berharap pemkot membicarakan dahulu kebijakannya itu dengan DPRD. "Kita kan bicara mengenai asas kemanfaatan. Jangan asal menaikkan saja. DPRD berhak mengetahui semua, sebab fungsi kepengawasan itu adalah DPRD," tambahnya. (*)
Anggaran TPP ASN: Rp303 Mi
Anggaran Gaji Honorer : Rp400 M
Gaji Honorer : Antara Rp1,5 Juta-Rp3 Juta per bulan
Opsi Gaji Honorer:
- Mendapat gaji rata Rp3 juta
- Pemberian gaji Berdasarkan beban kerja dan ditambah honor per kegiatan (Gaji tetap di bawah Rp3 juta)
ARDIANSYAH HENDARTIN-MUSTAQIM
EDITOR HARIFUDDIN
