Ketiga, imbuh Bamsoet, Golkar tidak boleh memberi beban atau masalah kepada pemerintah. Jika setelah Munas Partai Golkar masih pecah lagi, sama artinya itu memberi masalah kepada pemerintah. Sebab, pemerintah pada akhirnya hanya bisa mengakui satu DPP Partai Golkar. Tidak mungkin pemerintah atau presiden dipaksa harus mendengarkan dua DPP Partai Golkar.
"Satu lagi, yang tak kalah pentingnya adalah keharusan Golkar dan parpol lainnya untuk segera beradaptasi dengan perubahan zaman. Golkar harus berdandan sedemikian rupa agar tampak menarik dalam pandangan generasi milenial. Dan, pada waktunya nanti, Golkar pun harus memperkenalkan profilnya kepada generasi Z yang dalam beberapa tahun ke depan akan memiliki hak memilih dan dipilih. Golkar tentu harus mencari rumusan atau strategi baru agar bisa merekrut mereka sebagai kader maupun sekadar sebagai simpatisan," kata Bamsoet.
Menurut politikus yang juga Ketua MPR Ini, pendekatan kepada kedua kelompok generasi itu tak cukup hanya dengan mengandalkan propaganda atau komunikasi satu-dua arah. Gambaran tentang bagaimana tata kelola parpol pun pasti menjadi perhatian utama kedua kelompok generasi itu.
"Kepada kedua kelompok generasi ini, Golkar harus mengawali pendekatannya dengan perbaikan citra. Bagaimana pun, rangkaian pemberitaan seputar konflik internal selama periode persiapan menuju Munas 2019 menjadi promosi yang tidak menguntungkan Golkar. Gambaran dan kesan tentang kepemimpinan intimidatif itu begitu kuat," pungkas pria berusia 57 tahun itu. (jpnn/fajar)
