"Kalau memang seluruh honorer di Indonesia sudah tidak dianggap ada dan mau diberanguskan, kenapa tidak dulu usai pengumuman hasil tes CPNS dari honorer K2 tahun 2013," cetusnya.
Dia juga memertanyakan SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) yang dulu pernah diminta KemenPAN-RB. Sampai sekarang SPTJM yang diteken kepala daerah itu hanya jadi dokumen tanpa diapa-apain pemerintah.
“Kami sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak jelas arah kebijakannya untuk honorer," tandasnya. (jpnn/fajar)
