FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci Indonesia maju di masa depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, hingga kesehatan anak-anak sekolah.
Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan, jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, dan meningkatnya kematian bayi.
Hal tersebut dikatakan Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Muliati, saat menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Lynt Hotel Makassar, Minggu (13/9/2020).
Muliati mengatakan terkait pembangunan di kota Makassar tidak hanya fokus pada fisik bangunan dan infrastruktur tapi juga mental sumber daya manusia (SDM).
Salah satu yang menjadi fokusnya adalah mewujudkan masyarakat yang berkualitas dalam rangka membangkitkan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
Oleh karenanya, Legislator PPP ini mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membangun kualitas SDM, salah satunya melalui pendidikan dan ketahanan keluarga.
"Segala hal yang berkaitan dengan kualitas SDM dimulai dari didikan di lingkungan keluarga. Mulai dari ibu hamil, melahirkan, balita hingga dewasa, ketahanan keluarga menjadi indikator penting, setelahnya pada pendidikan di sekolah," jelasnya.
Akmal Mahmud, ASN BKKBN Sulsel yang ditunjuk sebagai narasumber memaparkan wajah bangsa ke depan khususnya Kota Makassar sangat ditentukan oleh upaya semua lini dalam meningkatkan kualitas manusia. Untuk mewujudkan itu, tonggak dasarnya ada pada keluarga dan pendidikan.
"Ini sangat menentukan. Kita tidak boleh hanya jadi penonton di negeri sendiri. Keterlibatan pemerintah, lingkungan, dan yang utama keluarga sangat menentukan kualitas SDM. Sumber daya alam kita berlimpah, nah yang harus digenjot adalah SDM agar kita mampu bersaing dengan bangsa lain," urai Akmal.
Ia menjelaskan, tingkat pendidikan di kota Makassar masih terbilang rendah. Adalah tugas pemerintah mengatasi masalah krusial ini.
"Kalau bangsa ini mau bersaing dengan tenaga kerja asing, tak ada cara lain yang harus dilakukan selain pendidikan baik itu karakter maupun skill. Ini adalah tanggung jawab kita semua, termasuk para pemangku kebijakan," terangnya.
Anwar, Kabid Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Makassar menyinggung perencanaan dan pelaksanaan RPJMD tak terlepas dari proses politik. Karena kepala daerah lahir dari kontestasi Pilkada.
Sehingga diharpkan peran seluruh masyarakat untuk mensukseskan pesta demokrasi agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas, mementingkan kepentingan publik dan berintegritas.
"Semua bersumber dari proses politik, temasuk pembentukan Perda, kebijakan dan pembangunan," tutup Anwar. (endra/fajar)
