"Tragedi guru honorer di SDN 169 Desa Sadar Kabupaten Bone Sulawesi Selatan semoga menyadarkan kita semua. Dari Desa Sadar menyadarkan dan mewarasakan kita semua," sambung Dudung.
Sebagai ketua PB PGRI, Dudung melihat unggahan guru honorer Hervina justru sangat baik dari sisi pesan moral.
Ia seolah secara spontan memberikan pesan dan kode keras kepada publik yakni pemerintah, masyarakat dan semua pihak terkait agar memahami realitas finansial entitas guru.
Unggahan guru honorer Hervina adalah representasi dan wajah pahit guru honorer Indonesia. Terutama guru-guru di pendidikan dasar.
Makin ke dasar makin tebal penderitaan guru honorer. "Bahkan gaji Rp 700 ribu itu masih di atas guru honorer lainnya yang lebih kecil dari sekolah yang lebih kecil, terluar, terjauh dan terkumuh," ungkap Dudung.
Hervina adalah guru honorer yang terbuang. Hervina adalah representasi derita mayoritas guru honorer Indonesia.
Bahkan dulu ada guru honorer di sebuah yayasan dipecat karena menyukai dan memilih calon gubernur yang dikaguminya. Faktanya tidak sedikit sebuah lembaga pendidikan terkait partai politik tertentu. Guru honorer jadi korban kebijakan yayasan.
"Politisasi, diskriminasi, dehumanisasi guru honorer masih terjadi di mana-mana. Pemerntah masih belum mampu menuntaskan nasib guru honorer."
"Satuan pendidikan tidak berdaya, rekan sejawat kurang peduli, bahkan anak didik pun menganggap guru honorer adalah guru kelas dua. Mengapa? Perlakuan semua pihak kepada guru honorer masih diskriminatif," pungkas Dudung. (jpnn/fajar)
