FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) mengeluhkan rencana pemerintah melarang operasional kendaraan penumpang saat mudik. Dampak terhadap pendapatan diproyeksi akan semakin menyulitkan.
Direktur Utama PT Borlindo Mandiri Jaya, Roy Sumule menyampaikan langkah pemerintah untuk melarang operasional kendaraan darat mulai 6-17 Mei, akan memukul bisnis Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).
Pihaknya menegaskan mudik di tanggal 6-17 Mei menjadi momentum bagi AKAP untuk bisa mendapatkan banyak penumpang. Jika lantas dilarang, maka ada potensi kehilangan pendapatan yang besar.
"Kalau diberlakukan jelas ini akan merugikan," keluh Roy di Makassar, Sabtu (10/4/2021).
Di sisi lain menurutnya, AKAP akan semakin kesulitan untuk bisa menjalankan operasional perusahaan. Di sisi bisnis, para pengusaha perlu membayar gaji karyawan mereka.
"Kita kan juga punya tanggung jawab ke leasing. Kita mau bayar pakai apa?," urainya.
Selama pandemi, Roy mengaku pendapatan menjadi turun drastis. Kebijakan pemerintah yang membatasi masyarakat bepergian jelas berpengaruh. Turunnya tak tanggung-tanggung hingga 50 persen.
Roy berharap pemerintah bisa memikirkan jalan terbaik agar AKAP tetap bisa beroperasi agar ada pendapatan yang bisa masuk.
"Kalau dikasih kesempatan kami maunya begitu tetap diizinkan beroperasi," harapnya.
Pimpinan PO Piposs, Basri Zain menyampaikan dirinya belum bisa banyak berkomentar sebab kebijakan tersebut belum disampaikan oleh Dishub kota maupun provinsi.
Dirinya meminta jika kebijakan tersebut berlaku, maka Dishub harus segera memanggil para PO Bus atau AKAP untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi.
"Kami meminta agar Dishub dapat memanggil kami dan menjelaskan regulasi terkait bagaimana operasional bus selama mudik," bebernya.
Dirinya juga mendesak agar proses untuk melakukan sosialisasi dilakukan dengan jarak yang dekat dengan pemberlakuan kebijakan.
"Penumpang juga menunggu. Jika memang tidak bisa, maka kami tidak jual karcis," jelasnya.
Basri mengaku AKAP sangat terdampak dari pandemi. Omzet turun hingga 50 persen dari biasanya. Di sisi lain ada kewajiban membayar kredit ke perbankan bagi yang mengambil modal usaha.
"Kredit jalan terus, pendapatan stagnan. Bagaimana bayar cicilan?," keluhnya.
Basri menegaskan, mudik menjadi momentum bagi AKAP untuk meningkatkan pendapatan. Kenaikan penumpang bisa hingga 100 persen.
"Kalau lewat dari ramadan (mudik), ya habis lah (penumpang sepi)," urainya.
Di sisi lain kata Basri, pengusaha juga harus membayar gaji karyawan sekaligus Tunjangan Hari Raya. Artinya bebannya bertambah dua kali lipat.
"Bagaimana nanti kami bayar gaji dan THR jika bisnis tak jalan," rintihnya. (endra/fajar)
