Adapun menurutnya yang harusnya dilakukan pemerintah adalah cukup kembalikan kebijakan domestic market obligation (DMO) CPO 20 persen.
“Kemarin saat ada DMO kan isunya soal kepatuhan produsen yang berakibat pada skandal gratifikasi. Pasokan 20 persen dari total ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng lebih dari cukup,” ujarnya.
Estimasi produksi CPO setahun 50 juta ton, sementara penggunaan untuk minyak goreng hanya 5-6 juta ton alias 10 persen nya. Dirinya lantas mempertanyakan akan disalurkan kemana CPO tersebut.
“Sisanya mau disalurkan kemana kalau stop ekspor? Tolong pak Jokowi pikirkan kembali kebijakan yang tidak solutif ini. Pembisik pak Jokowi juga jangan asal kasih saran kebijakan yang menyesatkan,” tutup dia. (jpg/fajar)
