Misalnya soal Operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui Online Single Submission (OSS) untuk dimaksimalkan sosialisasinya ke instansi daerah karena belum terkoneksi secara menyeluruh.
"Karena OSS itu mempemudah dan mempercepat. Kalau izin mudah, maka progres pembangunan rumah itu lebih cepat. Masyrakat juga, kan, selalu mau yang ready stock," katanya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua, Darwisman mengatakan penyaluran KPR di Sulsel posisi Januari 2023 sangat positif. Mencapai Rp21,29 triliun atau tumbuh 6,66 persen yoy.
Kredit untuk kepemilikan apartemen paling tinggi, yaitu 51,41 persen dan 6,44 persen untuk kepemilikan unit rumah. Kemudian kredit kepemilikan ruko masih 2,37 persen.
"Meskipun untuk share masih terbukti kredit kepemilikan rumah sebesar 92,53 persen. Karena apartemen masih terpusat di Kota Makassar. Belum ada di daerah," kata Darwisman di Expo REI.
NPL atau kredit macet juga cukup positif, untuk kredit kepemilikan rumah hanya di angka 2,08 persen. "Ini sangat positif dan juga mungkin terkait kultur warga Sulsel dan juga ada pendapat bahwa utang itu harus dibayar karena kalau tidak, arwah kita tidak diterima," jelasnya.
Darwisman hanya berpesan penyaluran kredit KPR juga lebih dimasifkan di daerah karena share masih didominasi lima daerah. Terbesar Makassar 85,36 persen, kemudian Parepare, Palopo, Maros, dan Bone.
"Ini PR kita. Bagaimana agar kredit juga lebih meluas dan usaha-usaha juga didorong ke daerah," katanya.
Saat ini prospek penjualan rumah sangat besar. Berdasarkan data BPS, penduduk Sulsel sebanyak 9.312.019 jiwa. Jumlah penduduk berusia produktif di antara 20 s.d 40 tahun sebanyak 3.005.781 jiwa.
