FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meresmikan Sodetan Ciliwung pada Senin (31/7). Proyek Sodetan Ciliwung ini sempat mangrak 6 tahun, karena terkendala pembebasan lahan.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan proyek Sodetan Ciliwung mulai dirintis sejak era Jokowi menjabat gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu. Sempat mangkrak selama 6 tahun, proyek Sodetan Ciliwung pengendali banjir ini akhirnya selesai dan diresmikan Jokowi setelah menjabat presiden pada Senin, 31 Juli 2023.
Proyek Sodetan Ciliwung pengendali banjir di Jakarta terhenti sejak 2015 lalu. Pembebasan lahan menjadi kendala penyelesaian Sodetan Ciliwung. Pemprov DKI Jakarta mulai melakukan pembebasan lahan pada 2019, 2020, dan 2021.
Setelah masalah lahan selesai, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan penyelesaian Sodetan Ciliwung mulai 2022 lalu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, kendala pembebasan lahan membuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA pengendalian banjir Jakarta di Kementerian PUPR selalu kosong selama 5 tahun.
Kementerian PUPR tidak dapat mengalokasikan anggaran, karena pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, bukan hanya proyek Sodetan Ciliwung saja yang mangkrak akibat terkendala pembebasan lahan.
Beberapa proyek pengendali banjir lainnya juga ikut mangkrak. Proyek pengendali banjir yang mangkrak itu antara lain, tanggul penahan banjir rob di Jakarta Utara, Pompa Air Ancol-Sentiong, dan normalisasi 13 sungai.
