Poin kedua ialah memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2024 beserta ketersediaan anggarannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan kunjungan yang dilakukan oleh Bahtiar ke kantor DPRD Provinsi Sulsel di hari pertama kerjanya sebagai Pj Gubernur.
"Pemerintahan daerah itu adalah gubernur dan DPRD. Makanya saya silaturahmi dengan Ketua DPRD dan anggota DPRD Sulsel," ujarnya.
Selanjutnya terkait penanganan inflasi. Sembako kata ia, tidak lagi sembilan, melainkan 21 bahan pokok yang harus tersedia di masyarakat. Sebuah tantangan bagi arus mobilisasi barang di Sulsel, dengan daerah kepulauan yang banyak dan infrastruktur yang cukup menantang.
"Pengendalian inflasi cukup baik di Sulsel, bahkan Bulukumba terbaik kedua seluruh Indonesia, nomor satu di Sulsel," sambung Bahtiar.
Ia sudah mewanti-wanti sejak dini kepada seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulsel yang tidak mampu mengendalikan inflasi. Mereka yang gagal mengikuti ritme yang akan ia terapkan, tidak tanggung-tanggung bakal ia segera lengserkan dari jabatannya.
"Setiap dua minggu sekali, Pak Mendagri absen penanganan inflasi. Kalau dua triwulan lebih tinggi dari nasional, maka (kata Mendagri) tidak usah saya ganti, lebih baik mengundurkan diri, karena pasti saya pecat," tukasnya.
Lalu soal stunting, anggaran pengendaliannya harus terkelola dan terkendali dengan baik. Ia membeberkan akan menduplikasi aplikasi penanganan stunting 'Sumedang' yang dikelola langsung oleh Presiden Jokowi, dengan cara mendeteksi para ibu hamil di Sulsel.