FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Pakar pemerintahan Universitas Hasanuddin Sukri Tamma, mengomentari kondisi keuangan Pemprov Sulsel saat ini. Terlebih ada indikasi anggaran fiktif Rp1,5 triliun.
Sukri mengatakan kondisi ini sangat sulit dimengerti. Sebab, keuangan pemerintah merupakan sistem formal yang jelas pencatatannya. Sehingga, selisih sangat besar ini mengundang banyak persepektif.
Indikasi pertama, bisa saja unsur perencanaan tidak bagus. Kedua, ada unsur kesengajaan, dan ketiga ada hal buruk dalam proses pencatatannya.
Terlebih lagi, dalam beberapa waktu Pemprov mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Keuangan pemerintahan hal yang pasti. Kalau ada yang begini, pertama bisa saja perencanaannya buruk. Kedua, saya sangat berhati-hati menyebut ini, bisa saja ada unsur kesengajaan karena kepentingan lain. Ketiga pencatatan yang tidak bagus, sulit dipercaya. Apalagi dapat WTP, itu pencatatan, mungkin pencatatannya tidak bagus,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, apapun alasannya, jika kondisi ini benar maka dipastikan ada sistem yang keliru atau bahkan tidak jalan.
"Bisa saja ada sistem yang bermasalah. Karena aliran keluar masuk uang itu jelas, bukan barang siluman yang ada atau hilang begitu saja tanpa catatan," tambahnya.
Telusuri Jejaknya
Akan tetapi, banyaknya pemangkasan anggaran juga bisa menjadi indikasi ada sejumlah proyek, program, atau pekerjaan yang dipaksakan. Sehingga, muaranya kembali kepada tambahan utang.
"Tapi kan selisihnya jangan Rp1,5 triliun juga. Kok ada pekerjaan yang tidak ada duitnya, kenapa dipaksakan?,” kata dia.
