FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Said Abdullah mengatakan arah politik partai berlambang banteng moncong putih pasca putusan Mahkamah Konstitusi berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini merespons pernyataan pengamat politik Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi Kusman yang melihat ada peluang kerja sama antara PDI Perjuangan dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih pada Pilpres 2024.
"Atas masukan itu tentu akan menjadi pertimbangan jajaran DPP Partai, khususnya Megawati Soekarnoputri, sebab kewenangan tentang arah politik PDI Perjuangan ditentukan oleh ibu ketua umum," ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, dikutip dari ANTARA.
Menurut Said, Presiden Kelima RI akan memperoleh masukan dari berbagai pihak, termasuk jajaran partai dan tokoh-tokoh lintas spektrum. Selain itu, PDI Perjuangan memiliki dua agenda, baik internal maupun eksternal, untuk meningkatkan kualitas demokrasi elektoral ke depan.
Dalam agenda internal, fokus utama adalah peningkatan kualitas kader partai di semua tingkatan melalui kaderisasi berjenjang, serta memperkuat konsolidasi ideologi, organisasi, program, sumber daya, dan kader.
Sementara itu, agenda eksternal melibatkan langkah-langkah lebih lanjut. Pertama, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif, terutama Pemilu 2024, yang akan menjadi titik tolak perubahan untuk Pemilu 2029, dengan harapan proses demokrasi elektoral dapat berjalan dengan lebih berkualitas.
“Evaluasi atas pelaksanaan Pemilu 2024 setidaknya telah dituangkan dalam sikap politik DPP PDI Perjuangan tertanggal 22 April 2024,” ungkapnya.
Kedua, ia menyoroti praktik pemilu yang cenderung transaksional, menyebabkan biaya politik menjadi sangat tinggi. Hal ini membuat kader-kader yang lulus elektoral memerlukan dana besar, sehingga tidak semua kader PDI Perjuangan yang memiliki pemahaman ideologis dan loyalitas terhadap partai dapat menghadapi tantangan ini.
Oleh karena itu, PDI Perjuangan berkomitmen untuk memperjuangkan pemilu yang lebih proporsional dan transparan, sekaligus melakukan reformasi partai politik yang lebih modern dengan menempatkan kaderisasi sebagai bentuk merit politik.
Ketiga, pentingnya gotong royong dalam menghadapi tantangan, seperti yang ditegaskan oleh Airlangga Pribadi, sebagai cerminan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat gotong royong, bangsa Indonesia dapat mengatasi pandemi COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Keempat, ia mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya para pemangku kepentingan strategis, untuk menjaga integritas demokrasi elektoral, terutama dalam pelaksanaan pilkada serentak pada November 2024 mendatang. Pilgub dan pilwalkot yang akan datang harus menjadi ajang pertarungan gagasan dan rekam jejak, bukan semata-mata pertarungan uang dan kekuasaan.
"Kita harus letakkan pilkada sebagai modal rekrutmen berjenjang kepemimpinan nasional. Oleh sebab itu kita membutuhkan proses itu berjalan berkualitas," pungkasnya. (*)
