Jumlah hutang di atas didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo senilai Rp 705,5 triliun dan pinjaman jatuh tempo sebesar Rp 94,83 triliun.
Hutang Jokowi Beban Prabowo
Kompleksitas finansial yang dihadapi Prabowo adalah perbuatan dari rejim sebelumnya. Besaran Defisit anggaran dan Hutang Negara ini menjadi kenyataan pahit dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
Defisit yang melimpah ini merupakan bonus akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Jokowi yang ugal-ugalan. Dengan alibinya untuk membiayai berbagai proyek yang diklaim mempunyai strategis bagi keberlanjutan NKRI.
Secara teoretis, proyek yang dibiayai dari hutang tersebut akan mencapai keberhasilan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Hanya saja beban pembiayaan utangnya kini harus ditanggung oleh pemerintahan baru yakni Kabinet Merah Putih di bawah komando Prabowo-Gibran.
Isu Kudeta Mengeliat
Saat ini ekosistem Pemerintah Prabowo-Gibran dibangun oleh Koalisi Pelangi yang banyak melibatkan partai dan kelompok kepentingan. Rejim sebelumnya masuk dan menjelma dalam postur politik anggaran dan juga konfigurasi kekuasaannya. Prabowo-Gibran membangun Kabinet Gendut untuk mengakomodasi kepentingan kelompok pendukungnya.
Ada dugaan jika Prabowo tidak bisa memenuhi APBN, menutup defisit dan juga membayar hutang akan terjadi berbagai skenario delegitimasi kekuasaan yang konon berlangsungnya kudeta politik. Ini yang mencari anekdot atau dagelan politik terkini, di saat Prabowo oleng dan sedang sekarat, bersamaan pula terjadi kejadian aksi persiapan kudeta kekuasaan.
