FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI, Prabowo Subianto makin santer diperbincangan berbagai kalangan.
Ada kalangan yang menilai bahwa rencana pertemuan itu bakal membuka peluang PDIP untuk menjadi bagian dari pemerintahan, namun tidak sedikitnya yang menilai sulit bagi PDIP untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai PDI Perjuangan sulit merapat ke pemerintahan saat ini, meskipun ada rencana ketum partai berlambang banteng moncong putih, Megawati Soekarnoputri, bertemu Presiden RI Prabowo Subianto.
"Tidak mudah, baik bagi PDIP maupun bagi Prabowo sendiri," kata Ray melalui layanan pesan, Kamis (16/1).
Pengamat politik itu mengungkap beberapa kendala PDIP masuk ke rezim Prabowo, semisal pola politik yang kini dibentuk partai berkelir merah itu.
PDIP, kata Ray sudah mulai menemukan pola menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan era Prabowo. "Semangat dan kerja oposisi sudah mulai terbentuk bahkan hingga ke bawah," katanya.
Ray mengatakan posisi PDIP di luar pemerintahan Prabowo pelan-pelan mulai mendapatkan simpati publik. Sejumlah kelompok mulai mendekat atas kesamaan nasib.
Menurut dia, simpati ke PDIP bisa dilihat dari kasus hukum terhadap Hasto Kristiyanto yang dianggap publik kental muatan politik. "Kasus Hasto misalnya, tidak diributkan oleh banyak pihak, bahkan di kalangan oposisi, kasus itu cenderung dimaknai sebagai politik dari pada penegakan hukum murni," ujar Ray.
