Menurutnya, dana plafon sebesar Rp3 miliar ini bersifat fleksibel dan penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan usaha. Pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu maksimal enam tahun sesuai perjanjian.
Adapun untuk pembiayaan pembentukan koperasi seperti jasa notaris sebesar Rp2,5 juta, akan dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Karena ini hasil daripada Musdesus (Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus) dipimpin oleh kepala desa, maka notaris di pemerintahan desa, dibayar dari APBD. Tapi kalau modal koperasinya sepenuhnya Rp3 miliar itu plafon pinjaman," tambah Zulhas.
Zulhas mengungkapkan, hingga 23 Mei 2025, sebanyak 39.639 desa dan kelurahan dari total target 80.000 telah menggelar Musdesus. Diharapkan target tersebut selesai sebelum 31 Mei 2025.
Selanjutnya, semua Koperasi Merah Putih ditargetkan resmi terdaftar sebagai badan hukum koperasi pangan nasional di Kementerian Hukum pada 30 Juni 2025.
Deklarasi nasional akan dilangsungkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Semua koperasi ini diharapkan mulai beroperasi penuh sebagai bagian dari sistem distribusi pangan nasional per 20 Oktober 2025. (*/ant)
