Heru menilai, kesalahan fatal ini menjadi bukti kebobrokan tata kelola ekonomi oleh para menteri, terutama Menteri Keuangan.
“Bukannya memperlihatkan kredibilitas, tapi merobek dan memperlihatkan tata kelola ekonomi yang sangat buruk,” tandasnya.
Bahkan, Heru menyebut Presiden Prabowo juga harus dimintai pertanggungjawaban di PBB.
“Persoalan ini di-mark up atau direkayasa, kemungkinan untuk menyajikan pertunjukan ke atasan,” tudingnya.
Ia menduga ada instruksi pusat dari Prabowo agar data dimanipulasi demi menunjukkan pengelolaan ekonomi yang tampak baik di mata internasional.
(Muhsin/fajar)
