FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan efesiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dipastikan masih akan berlanjut. Itu setelah pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan yang diambil di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meski efisien tetap berlanjut, namun Kementerian Keuangan (Kemekeu) memastikan bahwa biaya untuk beasiswa dan riset tidak akan terdampak dengan pemangkasan anggaran belanja kementerian dan lembaga.
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setidaknya ada ada 15 item anggaran belanja barang dan modal yang dipangkas.
Item belanja barang dan modal yang dipangkas antara lain
- Alat tulis kantor.
- Kegiatan seremonial.
- Rapat, seminar, dan sejenisnya.
- Kajian dan analisis.
- Diklat dan bimtek.
- Honor output kegiatan dan jasa profesi.
- Percetakan dan souvenir.
- Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan.
- Lisensi aplikasi.
- Jasa konsultan.
- Bantuan pemerintah.
- Pemeliharaan dan perawatan
- Perjalanan dinas.
- Peralatan dan mesin.
- Infrastruktur.
Menyikapi kebijakan efisiensi anggaran tersebut, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Mohammad Lukmanul Hakim menyebut kebijakan ini tidak akan terlalu berpengaruh pada program LPDP.
Alasannya, program LPDP dibiayai melalui dana abadi. Yang mana, anggarannya pun sejak awal sudah dedicated untuk program-program LPDP itu sendiri.
“Jadi, ketika (dana abadi, red) Rp 154 triliun itu kemudian dikelola portofolio investasinya, dia tidak nyebar kemana-mana, dia tidak blended dengan dana yang lainnya,” ujarnya kata Lukmanul Hakim dilansir jawapos, Minggu (10/8).
Dengan demikian kata dia, pengelolaan investasi dana abadi akan kembali lagi ke program masing-masing dari dana abadi. Contohnya dana abadi pendidikan. Hasil investasi yang dikelolah LPDP akan dikembalikan lagi pada program dana abadi pendidikan. Begitu juga untuk dana untuk beasiswa dan riset.
“Sehingga kurang lebihnya ketika ada pemangkasan atau refocusing dari kementerian dan lembaga, itu tidak terlalu berpengaruh sebenarnya kepada LPDP. Karena tetap saja LPDP itu mengelola hasil pengembangan secara khusus,” jelasnya.
Terkait jumlah kuota, Lukman menegaskan, meski ada pengurangan, anggaran beasiswa tidak kemudian dialihkan ke program lainnya. Sebab, sejak awal, dana tersebut sudah di-dedicated untuk biasiswa. “Kalaupun akhirnya dikurangi saat ini, ya nanti tetap akan ada di rekeningnya LPDP untuk membiayai tahun yang berikutnya,” jelasnya.
Pengurangan kuota kata dia berkaitan dengan upaya LPDP menjaga keseimbangan pelaksanaan programnya. Tidak melulu semua program digenjot habis-habisan di tahun ini. Pihaknya diwajibkan untuk bisa menganalisis kebutuhan yang juga harus mempertimbangkan kebutuhan pada tahun-tahun berikutnya.
Terkait rencana format baru pendaftaran beasiswa LPDP di tahun depan, meski belum final, namun rencananya, pendaftar tak bisa lagi bebas memilih kampus dan jurusan semauanya.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), hingg Kemenko PMK akan menetapkan kampus dan jurusan apa saja yang nantinya dapat dipilih pendaftar. Jurusan pilihan yang tersedia akan diprioritaskan untuk bidang Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM).
Keputusan ini diambil lantaran pemerintah menginginkan adanya refocusing program biasiswa LPDP pada bidang-bidang prioritas presiden. Yakni, yang berkaitan dengan pangan, energi, sains dan teknologi, maritime, dan lainnya.
Meski begitu, dia menegaskan, bukan berarti jurusan non-stem akan dinihilkan. Hanya saja, bagi pendaftar beasiswa dengan pilihan jurusan STEM akan mendapatkan poin lebih dari non-STEM.
“Yang jelas, baik STEM maupun non-STEM itu tidak lagi menjadi pilihan bebas (jurusan dan kampusnya, red). Tapi nanti akan ada arahan atau pilihan kampus mana dan prodi mana yang bisa dipilih,” tegasnya. (fajar)
