Semestinya, untung rugi menurutnya tak lagi dipikirkan oleh BPJS Kesehatan. Soal anggaran pun menurutnya, yang dibutuhkan tak terlalu besar. “Untuk ini tak sampai Rp150 triliun untuk mencover kelas III dari total APBN Rp2.400 triliun,” jelasnya.
PBI Bermasalah
Data peserta penerima bantuan iuran (PBI) ternyata bermasalah. Ada 10 juta lebih anggota kepesertaan PBI, yang mesti dievaluasi dari total 96,8 juta peserta PBI.
Legislator PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo memperlihatkan kartu PBI BPJS Kesehatan, yang dikirimkan sang istri lewat gawai saat rapat Komisi IX dan Kemenkes. Dia heran, masuk dalam daftar sebagai penerima PBI di wilayahnya.
Dia berharap menkes dan BPJS Kesehatan segera membenahi hal tersebut. Penentuan penerima PBI menurutnya bermasalah, lantaran tak sesuai dengan konsidi lapangan. Banyak data yang salah.
“Bahkan ada direktur perusahaan swasta yang masuk dalam PBI. Semestinya ini untuk masyarakat miskin. Harus segera dibenahi nih datanya,” bebernya.
Legislator lainnya, Anwar Hafid berharap data-data tersebut dibenahi. Dia juga meminta agar kenaikan premi kelas III ditunda. Dia meminta agar menkes mencari solusi lain, agar tanggungan masyarakat miskin tak terlalu besar. Legislator asal Sulsel Muh Dhevy Bijak, juga berharap agar tarif ini bisa dievaluasi.
Baca Juga: Rekomendasi Senayan untuk BPJS
Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, apa yang mereka berikan untuk peserta PBI, merupakan hasil integrasi mereka dengan Kementerian Sosial. Kemensos yang meng-SK-kan penerima PBI.
Yang jelas, untuk saat ini jumlah PBI yang mereka cover mencapai 96,8 juta warga dari APBN. Kemudian ada 37 juta warga miskin dari APBD. “Total anggarannya mencapai Rp9,8 triliun,” jelasnya.
