Wacana ini muncul pada akhir Februari 2021, setelah banjir besar melanda Jakarta.
Saat itu, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justine Untayana, menuding Anies menghambat kinerja dinas-dinas Pemprov DKI dalam menangani banjir.
"Kami Fraksi PSI menyampaikan bahwa kami Fraksi PSI akan menggunakan hak interpelasi terkait permasalahan pencegahan banjir di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan," ujar Justine dalam konferensi pers via Zoom, Kamis (25/2/2021).
Justine juga menilai bahwa Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku terkait penanganan banjir, bahkan disebut-sebut sengaja menghambat kinerja dinas-dinas terkait.
PSI menilai bahwa Gubernur Anies tidak menjalankan berbagai aturan yang berlaku bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.
Padahal, menurut PSI, penanganan banjir di Jakarta sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 terkait RPJMD.
(Muhsin/fajar)
