FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Polemik sejumlah kebijakan pemerintah yang batal usai dikritik keras seantero negeri, kembali disorot tajam oleh mantan Ketua BEM Universitas Padjadjaran tahun 2022, Virdian Aurellio Hartono.
Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya @virdian_aurellio, Virdian secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap pola kebijakan yang dinilai berulang dari pemerintah pusat.
“Sengketa 4 pulau akhirnya kembali ke tangan Aceh, good job, tapi jujur Gua kecewa sama pemerintah pusat, karena polanya begitu terus, bikin kebijakan, bermasalah, viral, dibatalin, ditepuktanganin, dan jadi pahlawan. Mau sampai kapan main pahlawan-pahlawanan terus,” kata Virdian, dikutip dari Instagram miliknya @virdian_aurellio pada Jumat (20/6/2025).
Dalam pernyataannya, Virdian menyebut ada tiga kemungkinan di balik pengambilan kebijakan yang menurutnya kerap menuai kontroversi publik.
“Kemungkinan pertama, kabinet Prabowo-Gibran menteri-menterinya itu nggak ada komunikasi ke Prabowo secara langsung, Prabowo tahunya di akhir, nggak setuju, dibatalin. Jangan-jangan yang pertama kabinetnya nggak komunikatif,” katanya.
Ia juga menyinggung kemungkinan kedua, jika keputusan tersebut justru datang dari pimpinan tertinggi, namun ketika menuai penolakan publik, menterinya yang dikambinghitamkan.
“Nomor dua, emang niat bikin kebijakan itu sebetulnya dari presiden dan wakil presiden, tapi ketika ada publik dan banyak yang menentang, ya udah yang disalahin menterinya aja, kebijakannya diganti lagi,” lanjutnya.
Skenario ketiga yang dia lontarkan, lebih mengarah pada dugaan manipulasi persepsi.
“Ketiga, memang dari awal kebijakannya dibuat untuk dibatalkan kemudian jadilah pahlawan karena dibatalkan karena dianggap mendengar suara rakyat,” ujar Virdian.
Dalam unggahannya, Virdian juga menyinggung sejumlah kasus serupa. Ia menilai pola tarik-ulur dalam pengambilan kebijakan bukan baru kali ini saja terjadi.
“Bayangin ada beberapa kebijakannya yang sempat begini. PPN 12 persen ramai dulu baru batal, gas elpiji sempat ramai juga baru dibatalin, soal Raja Ampat ramai dulu baru dibatalin,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa jika reaksi pemerintah datang terlambat, akibatnya bisa fatal.
“Bayangin kalau terlambat, itu Raja Ampat udah hilang dari keindahan dan surga Indonesia. Keempat, begitupun dengan konflik Aceh dan Sumut. Kalau terlambat dikit, perang sipil kita mengerikan,” ungkapnya. (Wahyuni/Fajar)
