"[Ada pembicaraan tapi] tidak secara spesifik," kata Wimboh di Kantor Wapres.
Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan telah menjadi tugas pemerintah untuk memperkuat lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Penguatan itu juga menjangkau Bank Muamalat yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia.
"Pemerintah mendorong supaya ada penguatan melalu sistem dan cara-cara yang benar," kata Ma'ruf di Kantor Wakil Presiden.
Penyelamatan dengan cara yang benar yakni penyehatan berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia. Peran pemerintah sebatas mendorong agar lembaga keuangan terus tumbuh dan berkembang.
"Semua itu [dukungan kepada Bank Muamalat] hanya mendorong," katanya.
Sebelumnya, perusahaan yang didirikan pada 1 November 1991 oleh kelompok Islam ini mencari kucuran dana segar lebih kurang sejak 2 tahun lalu. Kebutuhan penyehatan Bank Muamalat pun tampak kian mendesak.
Salah satunya karena Kinerja bank pada paruh kedua tahun ini memburuk seiring dengan merosotnya kemampuan rentabilitas bank. Dana segar tersebut hendak digunakan untuk menambal aset bermasalah yang membengkak.
Rasio pembiayaan macet atau NPF Bank Muamalat sebetulnya sudah menunjukkan tanda bahaya sejak 2013. Puncaknya yakni pada 2015, di mana rasio pembiayaan bermasalah kotor perusahaan mencapai 7,11 persen atau lebih kurang hampir Rp3 triliun.
Jumlah itu terhitung sangat besar. Angkanya hampir serupa dengan modal inti Bank Muamalat yang per 31 Desember 2015 sebesar Rp3,13 triliun.(fik)
