Skenario ketiga yang dia lontarkan, lebih mengarah pada dugaan manipulasi persepsi.
“Ketiga, memang dari awal kebijakannya dibuat untuk dibatalkan kemudian jadilah pahlawan karena dibatalkan karena dianggap mendengar suara rakyat,” ujar Virdian.
Dalam unggahannya, Virdian juga menyinggung sejumlah kasus serupa. Ia menilai pola tarik-ulur dalam pengambilan kebijakan bukan baru kali ini saja terjadi.
“Bayangin ada beberapa kebijakannya yang sempat begini. PPN 12 persen ramai dulu baru batal, gas elpiji sempat ramai juga baru dibatalin, soal Raja Ampat ramai dulu baru dibatalin,” katanya.
Ia pun menegaskan bahwa jika reaksi pemerintah datang terlambat, akibatnya bisa fatal.
“Bayangin kalau terlambat, itu Raja Ampat udah hilang dari keindahan dan surga Indonesia. Keempat, begitupun dengan konflik Aceh dan Sumut. Kalau terlambat dikit, perang sipil kita mengerikan,” ungkapnya. (Wahyuni/Fajar)
