Secara khusus Kepala KPPN Makassar II juga menyampaikan bahwa penamaan inovasi dapat menggunakan istilah daerah agar memiliki efek ownership (kepemilikan) yang khas di satker. Contohnya adalah Batala (Bendahara tanpa Kendala), Paotere (Program Kompensasi Keterlambatan Layanan Satker), Warkopta (Workshop Aplikasi, Retur, KOntrak dan Penyampaian Tagihan), Gamara (Gugus Kendali Mutu dan Manajemen Rapat Kinerja), Padaidi (Pertanyaan, Diskusi, Aplikasi, Data, Informasi), dll.
Bapak Sudarmanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan juga berkesempatan untuk menyampaikan penekanan dalam pembangunan ZI menuju WBK yang membutuhkan upaya penyebaran diaspora anti korupsi, sesi diskusi, serta pembahasan secara menyeluruh mengenai inovasi anti korupsi agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pegawai dan pejabat dari satuan kerja.
Di wilayah Sulawesi Selatan hampir seluruh KPPN telah mendapatkan predikat WBK, di antaranya KPPN Makassar II, KPPN Makassar I, KPPN Benteng. Tetapi hanya 1 (satu) yang diajukan untuk mengikuti proses penilaian ZI menuju WBBM, yaitu KPPN Makassar II. Secara khusus, beliau juga menyampaikan bahwa untuk mencapai WBK dibutuhkan upaya agar bisa mempengaruhi satkernya sendiri, akan tetapi untuk bisa mencapai WBBM harus bisa mempengaruhi satker lain agar bisa sukses mendapatkan predikat ZI menuju WBBM. Oleh karena itu Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan mempersilakan para satker, khususnya para tamu undangan untuk bisa belajar megenai proses pencapaian WBK ke KPPN Makassar II.
